Muhammad Fadhel

Malam tadi, sambil memeluk erat anak saya yang terlelap pulas, pikiran saya terusik oleh sebuah rentetan berita yang beredar sejak akhir pekan lalu. Sebuah tragedi pohon tumbang yang tak hanya merusak sebuah rumah tangga, namun pada akhirnya merenggut dua nyawa, seorang ibu, dan seorang anak kecil yang usianya masih sangat belia. ​Sebagai orang tua yang setiap hari melihat tumbuh kembang anak, membayangkan hancurnya hati keluarga yang ditinggalkan sungguh membuat dada terasa sesak. ​Namun, di balik duka mendalam ini, ada sebuah realitas yang menuntut kita, terutama kita yang berada di dalam pusaran sistem pelayanan publik. Mari kita berhenti sejenak dan melakukan refleksi diri secara jujur. ​Kejadian ini bukanlah sekadar bencana alam. Ada sebuah jeda fatal antara informasi yang masuk dan tindakan yang diambil. Fakta bahwa warga sekitar telah berulang kali melaporkan kondisi pohon yang sudah rapuh dan membahayakan, namun tidak mendapatkan respons hingga maut menjemput, adalah sebuah keg...

Di dunia teknologi informasi, ada sebuah anekdot lama: "Jika ada bug yang terlalu sulit diperbaiki, sebut saja itu fitur baru." Nampaknya, logika ini mulai merambah ke ranah kebijakan publik, terutama dalam menangani persoalan pelik seperti pertambangan tanpa izin di negeri kita. ​Baru-baru ini, muncul sebuah wacana menarik di tengah masyarakat. Karena pemerintah merasa kesulitan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas tambang emas ilegal di sebuah wilayah, solusinya bukan lagi penegakan hukum, melainkan legalisasi. Logika ini sungguh memikat, sekaligus membingungkan. ​Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan seorang petugas keamanan yang kewalahan menghadapi aksi pencurian ayam yang terjadi setiap malam. Karena merasa sulit menangkap pelakunya, ia akhirnya memutuskan untuk melegalkan pencurian tersebut, memberikan kartu identitas resmi kepada para pengambil ayam, dan mengubah istilah "pencurian" menjadi "relokasi unggas mandiri". Masa...