Logika "Bug" dalam Tata Kelola Lingkungan

-


Di dunia teknologi informasi, ada sebuah anekdot lama: "Jika ada bug yang terlalu sulit diperbaiki, sebut saja itu fitur baru." Nampaknya, logika ini mulai merambah ke ranah kebijakan publik, terutama dalam menangani persoalan pelik seperti pertambangan tanpa izin di negeri kita.

​Baru-baru ini, muncul sebuah wacana menarik di tengah masyarakat. Karena pemerintah merasa kesulitan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas tambang emas ilegal di sebuah wilayah, solusinya bukan lagi penegakan hukum, melainkan legalisasi. Logika ini sungguh memikat, sekaligus membingungkan.

​Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan seorang petugas keamanan yang kewalahan menghadapi aksi pencurian ayam yang terjadi setiap malam. Karena merasa sulit menangkap pelakunya, ia akhirnya memutuskan untuk melegalkan pencurian tersebut, memberikan kartu identitas resmi kepada para pengambil ayam, dan mengubah istilah "pencurian" menjadi "relokasi unggas mandiri". Masalah administratif selesai, pencuri mudah didata, namun satu hal tetap terjadi: ayam-ayam itu tetap hilang.

​Argumen yang sering muncul adalah dengan legalisasi, "aspek lingkungan bisa lebih diatur". Ini adalah klaim yang sangat berani. Kita tentu bertanya-tanya, apakah sebuah stempel di atas kertas perizinan memiliki kekuatan magis untuk seketika menetralisir limbah merkuri menjadi air mineral? Ataukah lereng gunung yang sudah telanjur dikeruk akan memiliki kemampuan auto-healing hanya karena statusnya sudah berubah menjadi legal?

​Sebagai orang tua yang memikirkan masa depan anaknya, wacana ini memunculkan refleksi mendalam. Jika tren ini berlanjut, anak cucu kita mungkin tidak akan mewarisi kerusakan alam dari aktivitas ilegal, melainkan mewarisi kerusakan alam yang "resmi". Kerusakan yang terstruktur, diakui negara, dan dibalut dengan bahasa-bahasa birokrasi yang rapi. Perbedaannya hanya pada bungkusnya, isinya tetaplah degradasi ekosistem.

​Menarik juga melihat bagaimana respons berbagai pihak dalam menyikapi isu ini. Ada yang awalnya tampil sangat kritis mempertanyakan siapa di balik aktivitas ilegal tersebut, namun di ujung kalimat langsung melakukan manuver elegan dengan menyetujui legalisasi asal memiliki "dasar hukum kuat". Sepertinya, daya tarik pendapatan daerah dan janji lapangan kerja sering kali menjadi "rem tangan" yang efektif bagi nalar kritis.

​Pada akhirnya, deretan istilah indah seperti "optimalisasi pendapatan" atau "pengelolaan terkontrol" tak lebih dari sekadar bedak tebal untuk menutupi realita di lapangan. Melegalkan sesuatu semata-mata karena kita "tidak mampu menertibkannya" sebenarnya adalah sebuah bentuk penyerahan diri yang dibalut pita peresmian.

​Kita tentu berharap pemerintah tidak menerapkan logika yang sama pada masalah lain. Jangan sampai karena sulit memberantas pungli atau pelanggaran aturan lainnya, solusinya seragam: legalkan saja agar bisa ditarik pajaknya. Karena bagaimanapun, kebenaran sebuah kebijakan tidak seharusnya diukur dari seberapa mudah ia diadministrasikan, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata (dan lestari) bagi masyarakat dan lingkungannya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bukan Soal Jabat Tangan, Tapi Soal Masa Depan Lingkungan

-
Image
Sekelompok mahasiswa tampan dan berani dengan lugas menolak jabat tangan dari pimpinan daerah di tengah aksi protes lingkungan. Kalau dilihat dari sudut pandang kehumasan, tawaran jabat tangan itu sebenarnya adalah momen visual yang sangat bagus. Bayangkan betapa manisnya adegan itu jika berhasil dimasukkan ke konten medsos, sayangnya, para demonstran ini sepertinya paham betul bahwa mereka sedang tidak berada di acara ramah tamah. Mereka menolak memberikan 'bahan konten' gratisan sebelum substansi tuntutan soal kerusakan lingkungan direspons dengan jelas. Lucunya, solusi dari tuntutan kerusakan lingkungan terkait aktivitas tambang di Lingadan, Malempa, Oyom, dan Basidondo tersebut bukanlah dengan penelusuran atau penindakan hukum, melainkan dengan mempercepat proses legalisasinya.  Bukannya menghentikan dan memberantas, pemerintah malah ingin memberikan kartu pass resmi kepada para pelaku perusakan alam di Sulawesi Tengah ini.  Menolak jabat tangan bukanlah inti persoalannya....
Read more

Pohon Tua dan Tamparan bagi Sistem Pelayanan Publik Kita

-
Image
Malam tadi, sambil memeluk erat anak saya yang terlelap pulas, pikiran saya terusik oleh sebuah rentetan berita yang beredar sejak akhir pekan lalu. Sebuah tragedi pohon tumbang yang tak hanya merusak sebuah rumah tangga, namun pada akhirnya merenggut dua nyawa, seorang ibu, dan seorang anak kecil yang usianya masih sangat belia. ​Sebagai orang tua yang setiap hari melihat tumbuh kembang anak, membayangkan hancurnya hati keluarga yang ditinggalkan sungguh membuat dada terasa sesak. ​Namun, di balik duka mendalam ini, ada sebuah realitas yang menuntut kita, terutama kita yang berada di dalam pusaran sistem pelayanan publik. Mari kita berhenti sejenak dan melakukan refleksi diri secara jujur. ​Kejadian ini bukanlah sekadar bencana alam. Ada sebuah jeda fatal antara informasi yang masuk dan tindakan yang diambil. Fakta bahwa warga sekitar telah berulang kali melaporkan kondisi pohon yang sudah rapuh dan membahayakan, namun tidak mendapatkan respons hingga maut menjemput, adalah sebuah keg...
Read more

Menghakimi Luka dengan Amarah

-
Image
Setiap kali bumi Palu bergetar, ada dua hal yang ikut bergerak, tanah di bawah kaki kita, dan perasaan di dalam dada kita. Bagi masyarakat Palu, gempa bukan sekadar berita. Ia adalah ingatan, trauma, kehilangan, dan doa yang belum pernah benar-benar selesai. Karena itu, ketika muncul polemik yang mengaitkan ritual adat sebagai penyebab bencana, kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk saling membungkam, tetapi untuk menenangkan hati sebelum lidah kita melukai orang lain. Secara ilmu kebumian, Lembah Palu memang berada di wilayah yang memiliki risiko gempa. Peristiwa besar 28 September 2018, misalnya, dicatat USGS sebagai gempa magnitudo 7,5 yang terjadi di dekat Palu. Kajian tsunami internasional juga menjelaskan gempa itu berkaitan dengan aktivitas sesar geser yang diduga kuat berada pada sistem Sesar Palu-Koro. Bahkan gempa kuat kembali terjadi di sekitar Palu pada 16 Juni 2026, dengan laporan BMKG yang dikutip Reuters menyebut pusat gempa berada sekitar 42 kilometer tenggara Palu...
Read more