Pohon Tua dan Tamparan bagi Sistem Pelayanan Publik Kita

Malam tadi, sambil memeluk erat anak saya yang terlelap pulas, pikiran saya terusik oleh sebuah rentetan berita yang beredar sejak akhir pekan lalu. Sebuah tragedi pohon tumbang yang tak hanya merusak sebuah rumah tangga, namun pada akhirnya merenggut dua nyawa, seorang ibu, dan seorang anak kecil yang usianya masih sangat belia.

​Sebagai orang tua yang setiap hari melihat tumbuh kembang anak, membayangkan hancurnya hati keluarga yang ditinggalkan sungguh membuat dada terasa sesak.

​Namun, di balik duka mendalam ini, ada sebuah realitas yang menuntut kita, terutama kita yang berada di dalam pusaran sistem pelayanan publik. Mari kita berhenti sejenak dan melakukan refleksi diri secara jujur.

​Kejadian ini bukanlah sekadar bencana alam. Ada sebuah jeda fatal antara informasi yang masuk dan tindakan yang diambil. Fakta bahwa warga sekitar telah berulang kali melaporkan kondisi pohon yang sudah rapuh dan membahayakan, namun tidak mendapatkan respons hingga maut menjemput, adalah sebuah kegagalan dalam sistem pelayanan masyarakat kita.

​Dalam tata kelola komunikasi publik dan alur informasi yang ideal, laporan warga adalah sebuah sistem peringatan dini yang paling berharga. Saat masyarakat melapor, mereka sebenarnya sedang memberikan kepercayaan kepada institusi terkait bahwa negara akan hadir memberikan solusi dan perlindungan.

​Ketika laporan tersebut mengendap, entah karena terhenti di meja administrasi, tidak masuk dalam prioritas, atau sekadar terabaikan oleh lambatnya birokrasi, maka di situlah sistem tersebut gagal berfungsi. 

Layaknya sebuah desain antarmuka (UI) yang buruk, user sudah menekan tombol peringatan berkali-kali, namun sistem tidak memberikan feedback apa-apa hingga akhirnya error yang fatal terjadi.

​Tulisan ini bukanlah untuk mencari kambing hitam atau sekadar melempar kesalahan pada satu atau dua instansi. Ini adalah undangan untuk menata ulang kerangka kerja birokrasi kita. Ada beberapa hal mendasar yang perlu segera kita perbaiki bersama. 

Pertama, Laporan keselamatan warga tidak boleh diperlakukan sama dengan persuratan rutin yang butuh berhari-hari untuk didisposisi. Harus ada sistem untuk pengaduan yang menyangkut ancaman nyawa.

Kedua, Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus memiliki database dan pemetaan risiko lingkungan, seperti pohon-pohon tua di jalur sibuk atau permukiman. Evaluasi kelayakan lingkungan tidak boleh menunggu datangnya musim angin kencang atau jatuhnya korban jiwa.

​Ketiga, Setiap warga yang melapor berhak tahu sejauh mana laporannya diproses. Sebuah sistem informasi yang baik akan memberikan kejelasan kepada pelapor (misalnya: “Laporan diterima”, “Menunggu penjadwalan tim teknis”, “Selesai ditangani”). Ketiadaan transparansi inilah yang sering memicu rasa frustrasi publik.

​​Tragedi ini harus menjadi alarm paling keras bagi seluruh elemen pemerintahan. Jangan biarkan ada lagi laporan masyarakat yang gugur tertiup angin birokrasi, sama seperti gugurnya ranting rapuh yang tak kunjung ditebang itu.

​Kita merancang berbagai sistem pintar, mendigitalisasi layanan, dan menggaungkan smart city. Namun semua kecanggihan teknologi dan prosedur itu akan kehilangan nyawanya jika tidak diiringi oleh kepekaan dan kecepatan respons aparaturnya.

​Mari jadikan peristiwa ini sebagai titik balik. Kita berbenah bukan karena takut dikritik, tetapi karena di ujung setiap kebijakan dan pelayanan yang kita berikan, ada keselamatan jiwa masyarakat yang sedang dipertaruhkan, yang mungkin saja, bisa jadi adalah keluarga kita sendiri. 

​Semoga kejadian ini menjadi yang terakhir, dan doa terbaik mengiringi kepergian para korban.