Muhammad Fadhel

Setiap kali bumi Palu bergetar, ada dua hal yang ikut bergerak, tanah di bawah kaki kita, dan perasaan di dalam dada kita. Bagi masyarakat Palu, gempa bukan sekadar berita. Ia adalah ingatan, trauma, kehilangan, dan doa yang belum pernah benar-benar selesai. Karena itu, ketika muncul polemik yang mengaitkan ritual adat sebagai penyebab bencana, kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk saling membungkam, tetapi untuk menenangkan hati sebelum lidah kita melukai orang lain. Secara ilmu kebumian, Lembah Palu memang berada di wilayah yang memiliki risiko gempa. Peristiwa besar 28 September 2018, misalnya, dicatat USGS sebagai gempa magnitudo 7,5 yang terjadi di dekat Palu. Kajian tsunami internasional juga menjelaskan gempa itu berkaitan dengan aktivitas sesar geser yang diduga kuat berada pada sistem Sesar Palu-Koro. Bahkan gempa kuat kembali terjadi di sekitar Palu pada 16 Juni 2026, dengan laporan BMKG yang dikutip Reuters menyebut pusat gempa berada sekitar 42 kilometer tenggara Palu...

Sekelompok mahasiswa tampan dan berani dengan lugas menolak jabat tangan dari pimpinan daerah di tengah aksi protes lingkungan. Kalau dilihat dari sudut pandang kehumasan, tawaran jabat tangan itu sebenarnya adalah momen visual yang sangat bagus. Bayangkan betapa manisnya adegan itu jika berhasil dimasukkan ke konten medsos, sayangnya, para demonstran ini sepertinya paham betul bahwa mereka sedang tidak berada di acara ramah tamah. Mereka menolak memberikan 'bahan konten' gratisan sebelum substansi tuntutan soal kerusakan lingkungan direspons dengan jelas. Lucunya, solusi dari tuntutan kerusakan lingkungan terkait aktivitas tambang di Lingadan, Malempa, Oyom, dan Basidondo tersebut bukanlah dengan penelusuran atau penindakan hukum, melainkan dengan mempercepat proses legalisasinya.  Bukannya menghentikan dan memberantas, pemerintah malah ingin memberikan kartu pass resmi kepada para pelaku perusakan alam di Sulawesi Tengah ini.  Menolak jabat tangan bukanlah inti persoalannya....